Parapat, Sumatra Utara – Politisasi agama kembali menjadi bahan diskusi serius dalam Konferensi Internasional Asosiasi Sosiologi Agama Indonesia (ASAGI) yang digelar di Hotel View Danau Toba, Parapat, 21–23 Juni 2023. Mengangkat tema “Agama dalam Pusaran Politik”, forum ini mempertemukan akademisi lintas kampus dari dalam dan luar negeri untuk membedah relasi kompleks antara agama dan kekuasaan di ruang publik.
Konferensi dibuka oleh Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial UIN Sumatera Utara, Dr. Sori Monang, M.Th. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya forum seperti ini sebagai ruang reflektif sekaligus strategi akademik dalam merespons persoalan sosial-keagamaan yang makin dinamis.
Kegiatan terbagi dalam dua sesi utama. Sesi pertama menghadirkan Prof. Mehmet Ozay, Ph.D. dari Marmara University Turki dan ISTAC IIUM Malaysia. Ia memaparkan sejarah panjang sekularisme dan laïcité di Turki, mulai dari era Ottoman hingga pembentukan negara republik.
Pembicara lain, Dr. Sehat Ikhsan Shadiqin dari UIN Ar-Raniry Aceh, mengulas dinamika lokal dalam hubungan agama dan negara di wilayah Aceh, sedangkan Dr. Munawar Ahmad dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menyoroti praktik instrumentalisasi agama dalam politik elektoral Indonesia.
Sesi kedua tak kalah menarik. Luthfi Salim dari UIN Raden Intan Lampung menyoroti peran simpati publik terhadap tokoh agama dalam mobilisasi politik digital. Sementara itu, Abdulloh Chakim dari UIN SATU Tulungagung membahas Tanah Songkol, studi ekoteologi berbasis komunitas di Sumenep. Konferensi ditutup dengan paparan Dr. Trimurti Ningtyas dari IAIN Kediri yang mengulas politik partisipatif dalam program Kampung Keren Kreatif Independen di Kota Kediri.
Forum ini juga menandai penguatan kelembagaan ASAGI, salah satunya melalui penambahan anggota baru dari Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Tarutung, Sumatra Utara. Langkah ini mencerminkan terbukanya ruang kolaborasi lintas agama dalam pengembangan Sosiologi Agama sebagai disiplin yang relevan dengan konteks plural masyarakat Indonesia.
ASAGI menegaskan kembali komitmennya untuk menjadi ruang akademik yang kritis dan terbuka dalam membahas isu-isu strategis, seperti konflik etnoreligius, perda syariah, posisi kepercayaan dalam hukum nasional, hingga peran media dalam kontestasi ideologis.